Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan

Senin, 13 Maret 2017

Darmansyah : PEMBANGUNAN BANDARA DI MAJENE MESTI JADI PRIORITAS




Agenda Forum SKPD  yang digelar di d’Maleo Hotel Makassar pada Jumat, 10 Maret 2017 merupakan rapat forum SKPD tingkat kabupaten majene dalam rangka merumuskan rancangan awal RKPD tahun 2018 yang telah dihasilkan melalui musrembang di delapan kecamatan. Dalam rapat forum SKPD tersebut, ketua DPRD Kabupaten Majene, Darmansyah menyampaikan pokok pokok pikiran terhadap rancangan RKPD tahun 2018. Salah satu dari sekian banyak gagasan yang disampaikan oleh Darmansyah adalah penyediaan lahan pembangunan BANDAR UDARA di Kabupaten Majene. Hal ini dimaksudkan agar Kabupaten Majene kedepan dapat membuka akses kedunia luar.

Darmansyah mencontohkan, jika Majene ingin setiap saat kedatangan orang orang penting, khususnya penentu kebijakan maka pilihannya adalah mempermudah transportasi. Bisa dibayangkan ketika guru besar mau mengajar di UNSULBAR secara otomatis harus bersedia menempuh perjalanan darat dari Makassar ke Majene menghabiskan waktu 6-8  jam. Durasi waktu tersebut  habis begitu saja dalam perjalanan. Lagi pula, lanjut Darmansyah,  jika bandara dibangun di Majene, maka saya pastikan yang dari Sidrap, Pinran, Polman akan memilih ke Majene ketimbang ke Makassar langsung melalui darat. karena jarak tempuhnya lebih dekat ke Majene ketimbang ke Makassar.

”Jika Majene serius membangun Kota Majene sebagai Kota Pendidikan dan destinasi budaya, tak ada jalan lai kecuali harus bangun bandara”. Ungkap Darmansyah.

Darmansyah juga menegaskan, dalam hal meningkatkan jumlahkunjungan  wisatawan ke Majene atau mendatangkan investor ke Majene, hal vital yang harus disediakan adalah Bandara. Alasannya jelas. Mereka tak ingin buang-buang waktu terlalu banyak untuk sampai ke daerah. Kalau ada Bandara, mereka dari Jakarta atau Makassar tidak terbilang lama mereka sudah ada di Majene.

“Mereka terutama para pengusaha itu jelas tak ingin menghabiskan waktunya untuk perjalanan. Time is money bagi mereka masih terlalu akrab”. Jelas Darmansyah di Kantornya siang tadi.

Ketika ditanya soal lokasi bandara yang akan dibangun oleh Pemda Majene, ia menjawab bahwa lokasi Bandara nantinya lebih tepat di wilayah Lutang. Luasan lahannya sangat mendukung. Suasananya juga seperti Bandara Ngurah Rai Bali. Terlebih Lutang adalah merupakan wilayah perbatasan antara Majene dengan Kabupaten Polewali Mandar. Darmansyah juga menambahkan, bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan menemui Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk membicarakan rencana Pembangunan Bandara tersebut.

“Dalam waktu dekat, kami akan kunjungan kerja ke DPRD Polman untuk membicarakan hal teknis yang perlu dilakukan kedua daerah ini”. Pungkasnya.
 

Sabtu, 18 Februari 2017

REKAPITULASI PORTAL KPU RAMPUNG 100%, ABM-ENNY UNGGUL !

.
Kendati Portal KPU dan Rekapituliasi yang dilakukan sifatnya sementara dan belum final, namun apa yang dilakukan KPU ini adalah sebuah langkah maju untuk menjadikan informasi seputar pilkada ini tidak menjadi sumber polemik yang bisa memicu konflik antar pendukung. 

Perhitungan RC KPU dan QC beberapa Lembaga Survey sebelumnya juga telah merilis hasilnya dengan Kemenangan berada di Kubu Nomor 3, ABM-ENNY ini akan menjadi bahan pembanding dan referensi dalam perhitungan secara manual yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara di tingkat PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi. 

Sebagaimana yang telh kita saksikan bersama, Rekapitulasi model C1 KPU RI untuk Pilgub Sulbar 2017 telah rampung 100 persen. Suara tertinggi di raih paslon nomor 3 ABM-ENNY dengan kemenangan tipis. ABM vs SDK selisih 4.749 suara atau 0,75 persen.

Rekap perolehan suara hasil entry KPU RI update pukul 13.45 wita, Sabtu 18 Februari 2017, masing-masing :

1. Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos., MM
: 240.053 suara atau 38.01 %.

2. Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin
Mashud, S.Hut : 146.769 suara atau 23.24 %.

3. Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar :
244.802 suara atau 38.76 persen.


Berikut grafik perolehan suara model C1 KPU RI :




https://www.facebook.com/ Kadir Tanniewa.

Jumat, 17 Februari 2017

SELAMAT KEPADA ABM-ENNY : Nakhoda Baru Sulawesi Barat !




Dari 101 Pilkada Serentak2017 yang dihelat di negeri ini, Sulawesi Barat adalah salah satunya. Provinsi yang terbentuk pada tahun 2004 ini menyelenggarakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk ke-3 kalinya. Pilkada I tahun 2006 diikuti 3 Calon Kandidat yaitu Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi (1), Hasyim Manggabarani-Arifuddin Katta (2) dan Salim S. Mengga-Hatta Dai (3) yang dimenangkan oleh Anwar Adnan Saleh.

Tahun 2011 lalu, kembali provinsi ini menggelar pesta demokrasi kedua yang juga diikuti 3 kandidat yaitu Salim S. Mengga-Abd.Jawas Gani (1), Anwar Adnan  Saleh (2) dan Ali Baal Masdar-Tashan Burhanuddin (3). Hasil Pilkada Sulbar 2011 kembali dimenangkan oleh Anwar Adnan Saleh yang menggandeng adik kandung Salim S. Mengga sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2011-2016.

Dan pada tanggal 15 Februari 2017 kemarin, kembali dihelat Pilkada Sulbar ke-3 yang kembali diikuti oleh Tiga orang Kandidat masing-masing Suhardi Duka-Kalma Katta (1), Salim S. Mengga –Hasanuddin Ma’ud (2) dan Ali Baal Masdar – Ennya Angraeni Anwar (3) dan hasil berdasarkan Quick Count beberapa Lembaga Survey dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3, Ali Baal Masdar yang menggandeng istri mantan Gubernur Sulbar dua periode, Anwar Adnan Saleh.

Kendati pasangan nomor urut 1 dan 2 tidak menerima hasil perhitungan cepat versi Quick Count oleh Lembaga Survey namun sampai malam ini (17/02/17) Reall Count melalui Portal KPU juga akhirnya dimenangkan oleh pasangan nomor 3 ini.  Dari pantauan laman ini, baik di layar TV Nasional maupun media on line banyak terpublish bahwa ABM ENNY lah yang memenangkan Pilgub 2017 ini. Beberapa media online di Sulsel juga merilis berbagai informasi dan telah menjadi headline sepanjang hari ini.(Lihat gambar)

Sekedar catatan bahwa Sulawesi Barat mempunyai 6 wilayah kabupaten. Seperti yang pernah dilansir media http://makassar.tribunnews.com/2017/02/14/ini-dpt-tiap-kabupaten-di-sulawesi-barat  bahwa jumlah masing-masing DPTnya sudah ditetapkan 108.479 DPT untuk kabupaten Majene yang tersebar di delapan kecamatan dan 82 desa/kelurahan, dengan jumlah 450 TPS.Untuk Kabupaten Mamasa sebanyak 117.541, tersebar di 17 kecamatan dan 181 desa/kelurahan dengan jumlah 488 TPS.Kabupaten Mamuju sebanyak 157.896 DPT, tersebar di 11 Kecamatan dan 101 Desa/Kularahan dengan Jumlah sebanyak 553 TPS. Sementara Mamuju Tengah sebanyak 70.949 DPT yang tersebar di lima Kecamatan dan 54 desa/kelurahan dengan 250 TPS.Demikian juga Kabupaten Mamuju Utara mempunyai sebanyak 83,901, DPT tersebar di 12 Kecamatan dan 63 Desa/Kelurahan dengan jumlah 271 TPS dan kabupaten Polman, merupakan jumlah pemilih terbanyak, yaitu 301.325, tersebar di 16 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan jumlah 789 TPS.

Dari 840,091 jumlah pemilih, sebayak 420,077 pemilih laki-laki dan 420.014 jumlah pemilih perempuan.Sementara pemilih penyandang disabilitas sebanyak 2.794, masing pemilih 2.232, tuna daksa, 177 tuna netra, 150 tuna rungu/wicara, 101 tuna grahita dan disabilitas lainnya sebanyak 84.(Muhammad Munir)



Selasa, 14 Februari 2017

INI ALASAN SYAHRIR HAMDANI MENDUKUNG ABM-ENNY !


Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Mohon maaf, baru bisa menjawab pertanyaan anda :
Apa alasan pak Syahrir Hamdani MENDUKUNG ABM ENY ????

1. Alasan Sejarah :

ABM ENY, sudah bersama sama kami dan pejuang pembentukan Prov Sulbar lainnya, bahu membahu berjuang mendirikan Provinsi Sulbar,

2. Alasan institusi partai ;

Saya selaku Ketua Dewan Pembina DPW PARTAI PERINDO SULBAR, harus melaksanakan keputusan DPP PARTAI PERINDO yg mendukung pasangan ABM ENY.
Keputusan DPP PARTAI PERINDO baru keluar tgl 22 September 2016, setelah ada kepastian bahwa saya tidak jadi maju sebagai salah satu kompetitor pada pilgub Sulbar priode 2017-2022,
Beberapa sahabat membujuk saya keluar Partai Perindo dan bergabung kekubunya. Saya katakan keluar dan masuk partai tidak ada larangan, tapi hal itu tidak mungkin saya lakukan hanya karena momentum pilkada.

3. Alasan komitmen moral;

Kongres masyarakat Mandar tgl 19/21 Januari 2001, di Majene, melahirkan kesepakatan :
1. Ibu kota provinsi Sulbar berada dalam wilayah kabupaten Mamuju;
2. Majene kota pelayanan pendidikan dan
3. SDM dari Polmas pemimpin pemerintahan.
4. Alasan kesinambungan dan koneksitas;
Sulbar yg baru berumur 12 tahun sudah mencapai hasil pembangunan melampaui perkiraan para pendiri provinsi Sulbar dan masyarakat Sulbar pada umumnya. Hal itu terlihat dari hasil survey yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Sulbar diatas 80%..
Pak AAS telah berhasil meletakkan pondasi pembangunan dan pemerintahan yang baik. Hal itu bisa dicapai karena AAS memiliki jaringan pada pusat pusat pengambilan keputusan yang bisa membantu secara maksimal pembangunan di Sulbar.
Sosok AAS masih diharapkan bisa membantu secara non formal membimbing dan memberikan arahan kepada pemimpin hasil pilgub Sulbar 2017.
Pasangan ABM ENY juga diusung/didukung partai partai besar yang sedang menjalankan dan mengendalikan pemerintahan ditingkat pusat.

Dengan demikian saya meyakini pasangan ABM ENY akan lebih mudah mewujudkan harapan besar kolektif masyarakat Sulbar.

Kiranya dengan penjelasan ini tidak ada lagi yang bertanya MENGAPA SAYA MENDUKUNG PASANGAN ABM - ENY.

Kepada seluruh masyarakar Sulbar yang mempunyai dukungan pasangan cagub berbeda dengan saya, mari saling menghormati pilihan masing masing. Pilihan boleh berbeda tapi persaudaraan dan persahabatan mesti tetap terjaga.

MAJU DAN MALAQBI LAH SULBAR KITA.
Polewali, 11 Pebruari 2017.




WS. SYAHRIR HAMDANI.


Adi Arwan Alimin: KPU Jamin Pengguna Suket di TPS



MAMUJU--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menjamin terpenuhinya Hak Pilih warga di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada hari Rabu, 15 Februari 2017. Hal ini juga berlaku bagi setiap calon pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan (Suket) dari Catatan Sipil Kabupaten.

Dari data yang ada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat sebanyak 840.091pemilih. DPT ini hasil rekapitulasi terakhir pada 16 Desember 2016.

Adapun jumlah pengguna Suket sebanyak 16.740 sesuai data per tanggal 13 Februari 2017, yang diterima KPU Provinsi Sulbar.

Sementara itu, KPU Provinsi Sulbar juga telah mencetak surat suara sebanyak jumlah DPT, ditambah 2,5 persen dari total DPT per TPS. Bila dikomparasi dengan kemungkinan partisipasi hingga 100 persen, maka cadangan surat suara masih mencukupi untuk mengakomodir pemilih yang memakai suket, atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Bagi warga pemilih yang tidak memperoleh C6, diharapkan untuk tetap datang ke TPS setempat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik. Warga juga diminta bersikap lebih kritis dengan memeriksa atau mengamati DPT di TPS.

Pilgub Sulbar 2017 ini akan digelar di enam kabupaten, 69 kecamatan, 648 desa/kelurahan, dan 2.756 TPS. Melibatkan 22 ribu lebih penyelenggara adhoc.

KPU Provinsi Sulbar menegaskan bahwa seluruh jajaran penyelenggara harus menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme. Setiap pelanggaran bagi lingkup tugas penyelenggara akan ditindak secara tegas.

(Rilis KPU Provinsi Sulbar, tanggal 14 Februari 2017, pukul 15.30 Wita)


Sabtu, 04 Februari 2017

Profil Singkat Drs. H. Tadjuddin Noor, MM., Sang Penerang Yang Menerangi Majene sampai Tappalang (2 Selesai)


Ketika terjadi pergantian Gubernur Sulsel, dari Andi Oddang ke Achmad Amiruddin, terjadi regenerasi pejabat. Saat itu pangkatnya sudah 3 C. Baperjaka Sulsel mengevaluasi, kalau Tadjuddin masuk pengusulan Sekda. Disebutkan Sekda Majene, Sekda Pinrang, Sekda Sidrap, dan Sekda Pangkep.

Keputusan akhir jatuh ke Sekda Majene. Setelah tiga tahun di Majene, dari 1989 hingga 1991, lalu ke Kabupaten Wajo dengan jabatan yang sama. Tahun 1995 kembali ke Majene dengan jabatan baru, Bupati Majene (1995-2001).
Meski kini sebagai bupati, sudah tak asing baginya. Ia sudah tahu apa yang akan ia lakukan, agar daerah ini menampakkan perubahan. Dilirik jalanan untuk dibenahi, sebab jalanan saat itu belum baik. Bisa dibilang, jalan antara Pinrang-Polewali-Majene-Mamuju masih memprihatinkan. Ia harus berjuang agar jalan di Majene aspal hotmix. Penerangan listrik baru sampai di Rangas, ujung kota Majene. Sementara anggaran terbatas.
Baru dua bulan di tahun pertama jadi bupati, Menteri penerangan Harmoko berkunjung ke Mamuju. Dari Mamuju, giliran Bupati Tadjuddin menjemput Harmoko di Malunda’. Ketika rombongan Menteri dan Bupati Majene beriringan, di pojok jalan di desa Tubo terbentang sebuah spanduk yang bertuliskan “Kami Butuh Listrik”.
Jam 8 malam rombongan singgah sejenak di rumah camat. Selanjutkan perjalanan menuju rumah jabatan Bupati Majene. Kurang beberapa menit menunjukkan jam 11 malam, rombongan tiba. Di Rujab Bupati, Menteri Harmoko bertanya kepada Bupati Tadjuddin, Desa mana tadi yang ada spanduk?”. Bupati jelaskan, sembari terkaget sebab dia pikir mungkin Menteri tak sempat melihat karena dalam kegelapan malam. “Kasihan Ya”, sudah 50 tahun merdeka masih banyak warga Indonesia belum menikmati listrik”. Kata Menteri Harmoko. “Tapi kita akan pikirkan bersama.”
Bulan berikutnya, seluruh bupati di Indonesia berkumpul di Jakarta. Pertemuan itu di adakan di gedung pertemuan PT. Pertamina. Menpen Harmoko juga hadir memberi pengarahan. Di penghujung akhir ucapannya, Menteri Harmoko menyilahkan Bupati Majene dan Bupati Luwu berdiri lalu memberitahu bahwa pemasangan listrik di kabupatennya sudah dikoordinasikan di tingkat pusat.
Rupanya menteri tetap ingat bunyi spanduk di Desa Tubo, Kecamatan Sendana, satu bulan silam. Katanya, silahkan dikoordinasikan di tingkat wilayah. “catat ya.” Pesan Menteri Harmoko.
Tiba di Makassar, Bupati Tadjuddin tak langsung ke Majene. Ia menemui Kepala PLN Wilayah Sulsel, Sumantri. Diberitahukan bahwa dari Jakarta di tugasi mengecek pemasangan sambungan listrik dari Majene ke Mamuju, ia tak bilang Tubo’. Sementara bercakap-cakap dengan Kepala PLN, mesin fax Sumantri mengeluarkan selembar surat. Surat itu dari Jakarta, isinya menugaskan mengeluarkan listrik di Majene dan di Luwu.  Persis apa yang di bacakan keduanya.
Sumantri bilang, kita butuh surat yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Selatan untuk dukungan dana. Menit itu pula mereka menemui gubernur. Tak panjang lebar, gubernur menyilahkan Bupati Majene bikin surat nanti di tandatangani. Surat dukungan dana pun selesai di tandatangani Gubernur Sulsel. Sore itu juga kepala PLN, Sumantri ke Jakarta.
Keesokan harinya Sumantri sudah kembali. Dana pemasangan listrik pun siap, dengan syarat tak ada ganti rugi penebangan pohon. Tiba di Majene, Bupati menggalang masyarakatnya, dan tak ada yang menuntut ganti rugi. Yang paling diprioritaskan adalah pemasangan untuk sekolah dan masjid, di sepanjang jalan yang dilalui. Luar biasa, sepanjang 70 km pemasangan baru, hingga ke kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju.
Tak ketinggalan peningkatan SDM aparat, di semua lini. Dibuka kesempatan untuk melanjutkan sekolah, baik penjenjangan maupun strata satu (S1), dan starata dua (S2). Sebab bagaimana SDA bisa dikelola kalau sumber daya manusia tak terampil.
Memang sengaja hilangkan kesan bahwa orang pergi sekolah karena mau dipromosikan, mau diangkat jadi pejabat ini dan itu, atau pergi sekolah karena dibuang. Itu pemikiran tempo dulu. Semua yang berkemampuan diberi kesempatan yang sama. Juga pembangunan sekolah, semua kecamatan sudah ada SMA (SMU) Negeri. Pendidikan memang sangat diutamakan, maka waktu itu dibuka kelas khusus bagi siswa SMA yang berprestasi. Membuka isolasi kawasan-kawasan di pegunungan, di Malunda’, di Limboro. Digalakkan peternakan kambing. Dibangun banyak puskesmas.
Begitulah siklus pemimpin pemerintahan. Mustar Lazim usai memimpin, lalu datang Tadjuddin Noor, dan setelah masanya berakhir, dilanjutkan Muhammad Darwis. Pengembangan pelabuhan Palippis, Majene, yang belum selesai, dan akhir periode lima tahun telah lebih dulu tiba. Ketika ia menjabat kepala Dinas Perhubungan Sulsel tentu bersama bupati yang menggantikannya-melanjutkannya hingga bisa di manfaatkan seperti peruntukannya.
Ia ikut Andil memepercepat perbaikan pelabuhan Mamuju. Membuka kembali penerbangan Makassar-Mamuju. Dan ketika peresmian Sulawesi Barat, bersama satu rombongan dari Makassar terbang dengan pesawat udara yang mendarat di bandara Tampa Padang. Hampir dua tahun di Perhubungan, kemudian pindah sebagai Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan.
Tugas selanjutnya setelah Bupati Majene adalah Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan, tempatnya yang dijabat sejak beberapa tahun silam. Selama di pariwisata, ia banyak melanglang ke kawasan Eropa, Asia, dan Afrika. Sibuk dengan kerja memperkenalkan potensi pariwisata Sulawesi Selatan di pelbagai masyarakat dunia. Ia tahu kalau potensi budaya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat besar. Ini yang mesti dijual. Inilah cara menjadikan kunjungan pariwisata ke daerah kita dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.
Pasar potensial untuk pariwisata kita adalah Eropa (Prancis, Jerman, Belanda, Italia, dan Swiss). Jepang, dan Asia pada umumnya. Di kota Paris, Perancis, Tadjuddin sudah tak asing, sebab ketika masih menjabat Bupati Majene, sempat diundang menghadiri konferensi ternak sedunia.
Pada Oktober 2004 lalu, diundang ke Ravena, Italia, menyaksikan pertunjukan film I Laga Ligo, yang dinobatkan menjadi warisan sastra dunia sekaligus satu-satunya karya sastra terpanjang di dunia. Di Italia, singgah di Vatikan, menyaksikan tempat tempat pertunjukan gladiator.
Pada Juli 2004, ia juga turut di undang hadir di New York, Amerika Serikat untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler, I Laga Ligo. Perjalanan sudah bisa dibilang teramat panjang. Tapi bersama tiga anaknya, buah perkawinannya, dengan Nurliah pada 1977 silam, memberi kebahagiaan tersendiri dalam hidup Tadjuddin Noor.
Istrinya, seorang darah bangsawan Mandar, membuatnya tak bisa melupakan kedekatan emosional dengan masyarakat Mandar. Terlebih lagi ia pernah mengbbdi di Majene kurang lebih delapan tahun lamanya. Ia sangat bangga ketika kawasan Mandar (besar) telah menjadi satu provinsi tersendiri. Dan Majene yang paling awal mengeluarkan surat dukungan secara resmi berupa “Rekomendasi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang di tandatangani oleh Tadjuddin Noor[1].



[1] Sarman Sahuding, 2006