Profil Tokoh: ABD. WAHAB ANAS (Ketua DPRD Majene 1966-1971)

Jika dalam sejarah perjuangan kemerdekaan nasional, nama Fatmawati Soekarno tercatat sebagai penjahit Sang Saka Merah Putih, maka di Majene, Abd. Wahab Anas adalah salah satu dari tiga pemuda yang pertama kali mengibarkan Sang Saka Merah Putih di ibukota Afedeling Mandar, Majene. 

Peristiwa monumental ini terjadi tak lama setelah berita kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan Soekarno-Hatta sampai ke Mandar. Pada sekitaran September 1945, lewat siaran sebuah radio Australia, segenap kalangan pejuang di Mandar gegap gempita menyambut berita dibacakannya proklamasi kemerdekaan RI.

Sambutan masyarakat Majene atas peristiwa bersejarah ini membahana memenuhi setiap sudut dan ruang-ruang yang ada. Pekik merdeka menjadi kata yang paling sering dikumandangkan. Puncaknya adalah Pengibaran perdana bendera Sang Saka Merah Putih di tengah-tengah Kota Majene. Tepat jam tiga dinihari, Abd. Wahab Anas, A. Halim A.E dan Muhsin Ali menjadi pelakonnya.

Atas peristiwa ini, pihak kepolisianpun memanggil dan menginterogasi Abd. Wahab Anas dan menanyakan alasan pengibaran bendera Merah Putih.

“Merah putih adalah bendera resmi RI yang berpusat di Tanah Jawa”, Itulah jawaban Wahab Anas atas pertanyaan tersebut.

Setelah kejadian tersebut, Wahab Anas kemudian menginisiasi pembentukan organisasi perjuangan di Majene. Berawal dari diskusi di rumah Wahab Anas di Saleppa, pada tanggal 16 September 1945, diadakanlah rapat umum merah putih di gedung sekolah rakyat putri Tanjung Batu Majene. Dari rapat ini, lahirlah organisasi perjuangan kemerdekaan yang bernama Pemuda Republik Indonesia (PRI) di bawah pimpinan Andi Tonra. Abd. Wahab Anas sendiri menjadi salah satu pengurusnya.

Bermula dari PRI inilah Wahab Anas aktif dalam pergerakan mengawal dan mempertahankan kemerdekaan di Majene. Di awal tahun 1946, Abd. Wahab Anas pernah tercatat sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Cabang Majene sektor barat. PNI sendiri adalah partai pergerakan nasional yang didirikan oleh Soekarno, dan menjadi salah satu sarana perjuangan dalam meraih kemerdekaan.

Aktifitasnya di PRI dan PNI, menjadi alasan Belanda untuk menangkap Wahab dan aktivis PRI setelah peristiwa pembantaian Westerling di Galung Lombok pada 11 Desember 1946. Wahab Anas dan aktivis PRI lainnnya ditahan di tangsi KNIL Belanda Majene. Dalam penjara, Wahab Anas banyak mengalami siksaan fisik. Ia digantung dengan kepala terjungkal kebawah, dipukul hingga pingsan kemudian di siram dengan air. Wahab Anas selanjutnya di tahan di penjara Makassar.

Selepas dari penjara, tahun 1948, ia bersama A. Halim AE kembali ke Majene dan mempelopori pendirian sebuah partai perjuangan baru. Pada tanggal 29 Februari 1948, bertempat di rumah H. Abd. Halim, salah seorang tokoh Muhammadiyah Majene, secara resmi berdiri Partai Kebaktian Rakyat.

Dalam rapat umum pembentukan partai ini, Wahab Anas tampil membawakan materi yang bertemakan perkembangan politik terakhir tanah air.

Kehadiran Partai Kebaktian Rakyat ini mengundang banyak diskusi dan terkait ketidak setujuan peserta sebab di dalam anggaran dasar partai hanya termuat kata-kata menuntut kemerdekaan Republik Indonesia 100 % dan tidak tegas menyatakan Negara berbentuk kesatuan. Perdebatan bermutu ini mengingatkan kita pada sejarah perjuangan Tan Malaka, salah seorang tokoh kemerdekaan nasional seangkatan Soekarno yang telah melanglang buana ke seluruh dunia menyuarakan anti imperilalisme dan kolonialisme. Merdeka 100 % adalah tuntutan Tan Malaka pada penjajah kolonialis Belanda. Partai Kebaktian Rakyat ini sendiri kemudian ketuai oleh Aco Arif.

Partai ini banyak melakukan kegiatan pendidikan politik rakyat. Dengan di pandu Abd. Wahab Anas dan A. Halim AE, diadakanlah kursus-kursus dan diskusi membahas berbagai problem kenegaraan. Diskusi politik ini sangat berarti dalam meningkatkan pengetahuan politik masyarakat. Bahkan kepala pemerintahan Majene saat itu yang berkebangsaan Belanda Totok. H.J. Ubbink beberapa kali mengunjungi forum diskusi ini, karena dianggap bagus dan bermutu.

Usia Partai Kebaktian Rakyat tidak berlangsung lama. Sebagai partai lokal, partai ini segera dilebur ke dalam partai-partai berbasis nasional yang kemudian masuk di Majene. Para aktivis partai kemudian bergabung dalam Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan PKR. Abd. Wahab Anas sendiri kemudian terpilih memimpin PKR Cabang Majene.

Untuk lebih mengefektifkan koordinasi PKR dan PSII Majene, pada tanggal 17 Agustus 1948, dibentuklah sebuah badan baru yang bernama BAPNA (Badan Permufakatan Nasional). Badan ini mengkoordinasi seluruh elemen-elemen perjuangan di Majene. Lewat BAPNA, Abd. Wahab Anas pernah diutus ke Yogyakarta untuk menghadiri konfrensi pendidikan antar Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1949.

Resolusi bersejarah yang pernah diusulkan BAPNA adalah mendorong pembentukan Dewan Mandar (semacam DPRD) secara demokratis serta menuntut pembatalan hukuman mati Wolter Monginsidi.

Setelah penyerahan kedaulatan RI oleh pemerintah Belanda, Abd. Wahab Anas tetap memegang peranan penting dalam percaturan politik di Afdeling Mandar. Dan saat Kabupaten Dati II Majene terbentuk pada tahun 1959, Abd. Wahab Anas terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Majene. (Sumber: Majene Menemukan Hari Lahirnya, Drs. Darmansyah. 2015)

Seusai menjadi legislator, Wahab Anas berkecimpung di dunia birokrasi. Ia mengabdi dan akhirnya pensiun di dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Abd. Wahab Anas menutup usianya pada tahun (1982) di Majene. Atas jasa-jasanya pemerintah daerah meminta kepada keluarga yang ditinggalkan untuk dapat di makamkan di Taman Makam Pahlawan Majene. Tapi atas wasiat yang ditinggalkan, Wahab Anas lebih memilih dimakamkan di pemakaman umum.  Abd Wahab Anas tenang dan damai menghadap Ilahi Rabb di peristirahatan terakhirnya di pekuburan Pettuanginan Saleppa.