STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN BALANIPA DAN FUNGSI-FUNGSI PEJABATNYA

Kerajaan Balanipa, diperintah oleh suatu Dewan Pemerintah Kerajaan yang terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu :

•          Maraqdia

Maraqdia atau Arajang Balanipa, sebagai Raja/Ketua Pemerintahan.- Maraqdia Matoa, sebagai Wakil Raja.- Maraqdia Malolo, sebagai Panglima Angkatan Perang.

•          Hadat

Hadat atau Se’ipuang sebanyak 10 orang (Sappulo Sokkoq) terdiri atas 2 (dua) bagian:

Bagian Pertama :

•          Paqbicara Kaiyyang

•          Paqbicara Kenje

•          Pappuangan Limboro

•          PappuanganBiringlembang

Bagian Kedua :

•          Pappuangan Koyong

•          Pappuangan Lambe

•          Pappuangan Lakka

•          Pappuangan Rui

•          Pappuangan Tenggelang

•          Pappuangan Luyo

Maraqdia (Arajang) Balanipa

Maraqdia (Arajang) Balanipa adalah Raja/Kepala/Ketua Pemerintahan Kerajaan Balanipa, yang tak boleh bertindak sendiri-sendiri .Segala hal yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan harus melalui musyawarah dan mufakat dengan Hadat.Dalam Pengangkatan seorang Maraqdia Balanipa yang baru , proses pencalonan dilaksanakan oleh Hadat dari APPEQ BANUA KAIYYANG (Napo, Samasundu, Mosso, Toda-Todang) secara musyawarah dan mufakat, kemudian hasil akan disampaikan kepada Papuangan Limboro dan Pappuangan Biringlembang dan kedua anggota Hadat ini membawa kedalam sidang Hadat Balanipa, nanti setelah persetujuan didapatkan kemudian dilaksanakanlah pengangkatan.Hadat mempunyai wewenang memecat seorang Raja, namun tidak sebaliknya Raja tidaklah dapat memecat Hadat kecuali melalui persetujuan Hadat dan pejabat-pejabat lain yang berhak memilih.Tidaklah mutlak calon untuk mengisi kekosongan Raja, keturunan dari raja yang baru saja meletakkan jabatannya, tetapi dapat juga dari keturunan dari raja-raja terdahulu, seperti keturunan (bija) I Manyambunggi (Todilaling) Raja Balanipa Pertama.

Maraqdia Matoa Balanipa

Untuk mengangkat seorang Maraqdia Matoa (nama atau gelar khusus), bukan berarti bekas raja atau raja tua.Pencalonannya oleh raja sendiri dan keluarganya yang dalam hal tingkat kebangsawananya terpercaya dapat bekerja sama dengan raja kelak, pengangkatannya setelah memperoleh persetujuan dari Hadat.Ada beberapa pendapat tentang Maraqdia Matoa, ada yang mengatakan bahwa Perdana Menteri ada pula yang mengatakan Wakil Raja dan tidak termasuk dalam anggota Hadat. Bila dalam sidang Dewan Pemerintah Kerajaan (Komponen I dan II) dimana Maraqdia sendiri hadir , maka rajalah yang berhak memimpin sidang tersebut dan Maraqdia Matoa sebagai Peannangguruanna Se’ipuang (Penasihat Adat), untuk hal menghadap kepada sang Raja tidak mesti selalu melalui Maraqdia Matoa, begitupula perintah seorang raja tidak mutlak disampaikan melalui Maraqdia Matoa.

Maraqdia Malolo Balanipa

Dalam hal penobatannya sama saja proses pengangkatannya dengan Maraqdia Matoa. Ia mempunyai tugas sebagai Panglima Perang dan bertanggung jawab kepada Maraqdia Balanipa . Angkatan Perang Balanipa dinamai Joaq terbagi atas 4(empat) bagian :

·         Joaq Matoa(Pasukan Pengawal Raja),

·         Joaq Passinapang(Pasukan bersenjatakan senapan),

·         Joaq Pakkabusu kemudian Joaq Paqburasang(bersenjatakan sumpitan).

Tiap bagian dipimpin oleh seorang Annangguru yang dibantu oleh Sariang, Tomawuweng dan keqde, tiap Annangguru bertanggung jawab pada Maraqdia Malolo.

Anggota Hadat

Dewan Pemerintah Kerajaan (Hadat) masing-masing adalah Hulubalang Kerajaan Balanipa Yakni :

•          Paqbicara Kaiyyang untuk jurusan Barat.

•          Paqbicara Kenje untuk jurusan Timur.

•          Pappuangan Limboro untuk jurusan Utara

•          Pappuangan Biringlembang untuk jurusan Selatan.

Seperti tersebut dalam lontarak Puangnga Sidda (PS) cq.Lontaraq Napo Mandar (LNM) :

Annaiya Limboro Ulubalangi bila-bila pole di buttu, Biringlembang Ulubalangi bila-bila pole di sasiq, paqbicara Kaiyyang Ulubalangi bila-bila pole di atambusang, Sambungbawa Ulubalangi bila-bila pole di mata allo.

Aktifitas sehari-hari keempat orang Hadat ini :

•          Paqbicara Kaiyyang, dan Paqbicara Kenje bertugas dalam lingkup istana, sedangkan

•           Pappuangan Limboro dan Pappuangan Biringlembang menjalankan urusan pemerintahan diluar istana (wilayang Appeq Banua Kaiyyang).

Pappuangan-Pappuangan :

•          Koyong,

Papuangan Koyong adalah Kepala Pemerintahan Banua (kira-kira setingkat  dengan desa) Tangnga-tangnga yang terletak pada muara sungai Mandar di pantai Teluk Mandar. Kemudian tempat inilah menjadi kedudukan Maraqdia Balanipa dan karena Pelabuhan Balanipa terletak dalam wilayahnya, maka kadang Pappuangan Koyong merangkap pula Sawannar(syahbandar) jabatan mana juga pernah menjadi tugas Pappuangan Luyo

•          Lambe,

Pappuangan Lambe adalah Kepala Pemerintahan Banua Lambe, terletak pada sebelah Timur Banua Tangnga-tangnga, juga pada pantai Teluk Mandar.

•          Lakka,

Pappuangan Lakka adalahKepala Pemerintahan banua Lakka yang daerahnya meliputi Karama-Kota-Manjopai, terletak disebelah Timur Banua Lambe.Ketiga Banua-banua tersebut diatas masing-masing terletak pada pinggir pantai Teluk Mandar dan mempunyai pelabuhan perahu yang ramai dengan daerah luar.Banua-banua ini tidak termasuk wilayah dibawah Appe Banua Kaiyyang, mungkin karena dipandang sangat strategis dalam urusan politik, ekonomi dan sosial budaya, maka kepala pemerintahannya dimasukkan menjadi Hadat Balanipa.

•          Rui,

Pappungan Rui tidak mempunyai wilayah pemerintahan sendiri. Disamping sebagai anggota Hadat, mempunyai tugas khusus sebagai utusan atau duta yang kira-kira jabatan suro pada kerajaan lain.

•          Tenggelang

Pappungan Tenggelang dan Papuangan Luyo adalah anggota Hadat Balanipa, terdiri dari sejumlah raja-raja kecil pada sebelah Timur Appeq Banua Kaiyyang yang bersekutu dibawah pimpinan Raja Balanipa II Tomepayung bersama-sama mengepung dan menghancurkan Kerajaan Passokkorang, karena rajanya amatlah sangat kejam terhadap kerajaan-kerajaan lain juga termasuk kepada Kerajaan Balanipa sendiri. Passokkorang adalah suatu kerajaan yang besar pada masanya, yang mana wilayahnya termasuk Distrik Mapilli (Kecamatan Wonomulyo) dan Distrik (Kecamatan Campalagian).Kedua Orang Raja tersebut ialah Maraqdia Baro-baro dan topole di Malumbo, ini dilinai oleh kerajaraan Balanipa amat sangat berjasa dalam menghancurkan kerajaan Passokorang, sehingga keduanya diangkat menjadi anggota Hadat Balanipa, Maraqdia Baro-baro diberi gelar Pappungan Tenggelang, dan Papungan Luyo sedang raja-raja kecil lainnya menjadi sekutu dari kerajaan Balanipa (Bate dan Palili).

Pembagian Wilayah Pemerintahan

Wilayah pemerintahan Kerajaan Balanipa terbagi atas Dua bagian yakni :

•          Wilayah yang termasuk wilayah asal (Kernland)

Wilayah Asal (Kernland) adalah sebagai berikut :

•          Banua Kaiyang Napo,

dikepalai oleh Pappungan Napo, Saleko dengan Wakil bergelar Pappungan Napo,Buyung dibantu oleh :

Paqambiq Tomawuweng,

Paqambiq Anaq Pattola,

Tomawuweng.

 Aruang dan Annangguru Kaiyyang (Imam)

Anak Banuanya (desa):

Renggeang dikepalai oleh Pappuangan yang dibantu Tumawuweng,

Balanipa dikepalai dikepalai Pappuangan dibantu Tomawuweng,

Lemosusu dikepalai Pappuangan dinatu Tomawuweng.

•          Banua Kaiyang Samasundu,

dikepalai oleh Pappuangan Samasundu, Pangale dengan wakilnya Pappuangan Samasundu, Camba dibantu Tomawuweng, Puanggawa dan Annagguru Kaiyyang(Imam).

Anak Banuanya (desa):

Lemba-lembang (Maraqdia dg Tomawuweng).

Salarri dikepalai oleh Maraqdia Sallari.

Jemarang, (Pappaungan + Tomawuweng + Maraqdia Jemarang).

•          Banua Kaiyang Mosso,

mempunyai Maraqdia (Maraqdia Mosso) namun sebagai simbol saja) dan urusan kedalam wilayah Banua Kaiyang sendiri dijalankan oleh Papungan Mosso dibantu oleh Tomawuweng, Annangguru, Joa dan Imam.

Anak Banuanya (desa):

Pambusuang (Maraqdia, Papuangan, Tomawuweng).

Lombok (Maraqdia, Papuangan, Tomawuweng).

Batu(Pappuangan, Tomawuweng).

•          Banua Kaiyang Toda-Todang,

juga mempunyai Maraqdia untuk urusan kedalam Banua Kaiyang itu sendiri, pemerintahan dijalankan oleh Pappungan Toda-todang dibantu oleh Tomawuweng, Annagguru Joa dan Imam.

Anak Banuanya (desa):

Batulaya (Maraqdia, Pappungan, Tomawuweng)

Timbo (Pappungan, Tomawuweng)

Pendulangan (Maraqdia, Pappungan, Tomawuweng).

Anak Banua Kaiyang – Banua Kaiyang tersebut diatas dinamai Appaeq Banua Kaiyang, yang mempunyai hak istimewa sebagai wakil rakyat karena merekalah membentuk Kerajaan Balanipa.

Banua-banua yang tidask termasuk Appeq Banua Kaiyang.Maing-masing langsung dikepalai oleh salah seorang anggota Hadat Balanipa yaitu :

•          Limboro (Pappuangan Limboro dengan Tomawuweng)

•          Tammangalle (Pappuangan Biringlembang dengan Tomawuweng)

•          Tangnga-tangnga (Pappuangan Koyong dengan Tomawuweng)

•          Lambe (Pappuangan Luyo dengan Tomawuweng)

•          Karamaq (Pappuangan Lakka dengan Tomawuweng)

•          Tenggelang (Pappuangan Koyong dengan Tomawuweng)

•          Luyo (Pappuangan Luyo dengan Tomawuweng)

PerkampunganPerkampungan Khusus :

•          Tandung, berdiri sendiri dikepalai oleh Papuangan dibantu tomawuweng, langsung kepada Hadat Balanipa.

•          Alle-alle, perkampungan bagi petugas gendang kerajaan (Lette Ganrang)

•          Tandassura, langsung dibawahi Maraqdia Balanipa.

•          Perkampungan bagi para tukang-tukang kerajaan (Sakka-Manarang)

•          Kompleks Parrommo, terdiri dari Puttapi, Pussui, Sambaliwali, Peburru, Pattemarang, Salunase dan Sattoko.

•          Pallis dikepalai Maraqdia Pallis, dibantu Pappuangan dan Tomawuweng).

Wilayah-wilayah yang diperintah oleh raja-raja kecil dan mempunyai otonomi sendiri-sendiri yang masuk wilayah Kerajaan Balanipa karena persahabatan yang terikat dengan suatu pernyataan/perjanjian (assitaliang). 

•          Wilayah-wilayah diluar Wilayah Asli Kerajaan-kerajaan kecil  yang karena persahabatannya menjadi wilayah Kerajaaan Balanipa, yaitu :

•          Kerajaan Allu

Kerajaan yang dahulunya berdiri sendiri dan termasuk “Bocco Tallu” (Tiga Bersahabat) Sendana, Allu dan Taramanu, tetapi tidak menjadi Baqba Binanga dan mempunyai persekutuan sendiri dengan kerajaan Balanipa. Diperintah oleh Maraqdia Allu beserta Hadatnya, Paqbicara Kaiyang dan Paqbicara Baru, wilayahnya terdiri dari :

Tagolo,

Pussu(Maraqdia dengan dengan Pappuangan),

Kalumammang (Pappuangan),

Pao (Maraqdia dengan Pappuangan),

Sosso,

Puppuring (Pappuangan),

Petoqosang,

Sajoang,

Baqba Mombi,

Malimbung,

Tuqbu.

•          Kerajaan Taramanu, sama dengan Allu yaitu anggota Bocco Tallu (Sendana, Allu, Taramanu), tidak menjadi Baqba Binanga dan mempunyai perjanjian tersendiri dengan Kerajaan Balanipa, diperintah oleh seorang Maraqdia Taramanu dengan Hadat , Paqbicara Taramanu dan Paqbicara Kaiyang, dan wilayahnya terdiri dari:

Tapparang(Pappuangan),

Tibung(Pappuangan),

Ratte(Pappuangan) dan

Bulo-bulo (Pappuangan).

•          Kerajaan Tuqbi, bukan anggota Bocco Tallu tetapi mempunyai persahabatan tersendiri dengan Kerajaan Balanipa, diperintah oleh Maraqdia Tuqbi dibantu oleh Baligau, dan wilayahnya terdiri dari :

Pappenga,

Bunu Bohong Batu,

Manuna,

Patandangan (Maraqdia),

Pirian,

Talaloi, dan

Alariba.

•          Kerajaan-kerajaan “Tallumbanua” dinamai Bate dari Balanipa, yang membantu kerajaan Balanipa jika pergi berperang dan mempertunjukkan Patuqduq (penari Pangandarang) pada acara-acara Kerajaan Balanipa)

Tomadio atau Campalagian, diperintah oleh Aruang (Maraqdia) dengan Hadatnya : Punggawa,

Pappuangan,

Paqbicara,

Soqbo Tana,

Soqbo Uwai dan

Annangguru Joa.

•          Mapilli, diperintah oleh Aruang (Maraqdia) dengan Hadat :

5 (Lima) orang, Pappuangan dan seorang Punggawa serta seorang  Soqboq.

•          Nepo/Tapango, diperintah oleh Aruang(Maraqdia) dengan Hadat : Paqbicara Nepo, Soqbo Uwai, Pappuangan, Paqbicara, Aruaang dan Soqbo Tana.

•          Pallili Arruwa (delapan Wilayah)Appeq di Buttu (Emapat di pegunungan):

1. Saburra (Aruang)

2. Daqala(Maraqdia)

3. Lenggoq (Maraqdia)

4. Batu(Aruang)

•          Appeq di Lappar (Empat di dataran rendah):

1.Rea (Tomakakaq)

2. Bungi(Tomakakaq)

3. Paku(Tomakakaq)

4. Tabone(Tomakakaq

Mengadakan perjanjian persahabatan dengan Balanipa setelah hancurnya Kerajaan Passokkorang dan dikoordinasikan oleh Pappuangan Limboro dan Pappuangan Biring Lembang.

Lima Banua (Lima Wilayah)Terdiri dari :

1. Poda-poda (Maraqdia)

2. Luluanna (Maraqdia, Paqbicara, Tomawuweng),

3. Buluwengi (Pappuangan, Tomawuweng)

4. Pumbijagi(Pappuangan, Tomawuweng)

5. Limboro(Pappuangan, Tomawuweng)

Menjadi wilayah Kerajaan Balanipa setelah hancurnya Passokkorang, dikoordinasikan oleh Papuangan Limboro dan Pappuangan Biring Lembang.

SEPERTI APA SOSOK SDK ?

Dr.  Suhardi Duka, MM[1] lahir di Mamuju pada tanggal 10 Mei 1962 dari pasangan H. Abd. Mutalib Duka dan Hj. Balla. Menikah dengan Hj. Harsinah Suhardi. Dan dikaruniai tujuh orang anak. Masa kecilnya banyak dihabiskan ditanah kelahirannya, Mamuju.

Jenjang pendidikan SD sampai SMU diselesaikan di Mamuju Sulawesi Barat. Pada tahun 1986, Drs. Suhardi  Duka mendapat gelar sarjana dari Universitas Hasanuddin fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, strata dua jurusan manajemen sumber daya manusia di Surabaya dan baru saja menyelesaikan program doktor-nya  di Universitas Airlangga Surabaya. Selama menjadi mahasiswa Dr. Suhardi Duka tercatat sebagai aktifis mahasiswa yang ikut aktif mengkritisi persoalan-persoalan pendidikan dan persoalan-persoalan bangsa.

Karir

Karir organisasi dan politik suhardi duka hingga saaat ini terbilang sukses hingga menjabat sebagai bupati Mamuju 2 periode hingga sekarang. Adapun jabatan-jabatan yang pernah diduduki ialah tahun 1989-2001 menjadi Ketua DPD II AMPI Kabupaten Mamuju, menjadi  Sekum ICMI Kabupaten Mamuju antara tahun 1990-1997 ,menjabat sebagai Ketua DPD II KNPI Kab. Mamuju tahun 1999 , Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Mamuju (1998-2004), wakil Ketua DPD I Partai Golkar Prov. Sulbar  (2005-sekarang), Ketua ampg partai Golkar Prov. Sulbar  (2005-sekarang), Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Prov.  Sulbar periode (2005- 2011), Ketua DPD II Partai Golkar Kab. Mamuju (2008-sekarang ), Ketua Soksi Prov. Sulbar (2007-sekarang), Ketua Perbakin Prov. Sulbar, Ketua Barindo Provinsi Sulbar (2007-sekarang), Ketua Umum Majelis Dzikir Provinsi Sulbar (2008-sekarang)

Drs. Suhardi Duka mengawali karir menjadi menjadi PNS (1986-1999),  Anggota DPRD, Ketua Komisi D (1997-1999 ), Wakil Ketua DPRD Mamuju (1999-2000), Ketua DPRD Mamuju (2000-2004, 2004-2005), Bupati Mamuju ( 2005-2015).  Dan pada Pilkada Gubernur Sulbar 2017, ia menggandeng Kalma Katta untuk berjuang mengalahkan rivalnya Salim-Hasan dan ABM-Enny untuk memimpin Sulawesi Barat kedepan. [2]

---

[1] Bupati ke-10 Kabupaten Mamuju

[2]http://www.suhardiduka.com/profil.php

Mengenal Lebih Dekat KALMA KATTA

Paska ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentng pemerintahan daerah, Negeri ini memulai babakan baru pemilihan bupati. Jika sebelumnya bupati di pilih dalam gedung mewah kantor DPRD, kini bupati telah dipilih lewat tempat tempat pemungutan suara yang tersebar disetiap sudut daerah.

Di tahun 2004 menjadi tahun ketiga Kalma Katta menjabat sebagai Wakil Bupati Majene mendampingi Muhammad  Darwis. Pasangan Darwis Kalma terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Majene periode 2001-2006. Menjelang tahun 2006 konstelasi politik Majene mulai memanas. Dua pemimpin daerah ini telah memutuskan bertarung dalam pemilukada Majene.

Dengan menggandeng PAN dan PDIP, Kalma Katta menantang atasannya memperebutkan kursi Bupati Majene. Dan tanpa di duga Kalma Katta yang berapasangan dengan A. Itol Syaiful Tonra (anak bupati kedua Majene, A Tonra) memenangkan pilihan rakyat. Tongkat Bupati Majene pun berpindah. Kalma Katta menjadi Bupati Majene masa bakti 2006-2011.

Sejatinya Kalma Katta tidak dilahirkan sebagai politisi. Ia lahir dan dibesarkan dalam disiplin birokrasi. Setelah merampungkan masa sekolahnya di IPDN Makassar tahun 1971 ia memilih jalur pamong sebagai pilihan hidupnya dan diangkat menjadi PNS pada tahun 1977. Ia diterima bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene. Kalma Katta mempunyai kemampuan khusus sehingga kariernya langsung menanjak.

Hanya satu tahun menjadi PNS ia diserahi tugas menjabat Kepala Seksi (Kasi) Bina Marga Dinas PU Kabuapten Majene pada tahun 1978 dan setahun kemudian kembali dimutasi menjadi Kasi Teknik di dinas yang sama tahun 1979.

Pada tahun 1985, Kalma Katta naik pangkat dan diangkat menjadi Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Kabupaten Majene. Hanya 4 tahun menjadi Kabid, jabatan tertinggi di Dinas PU ia nikmati tahun 1989 sampai 1999. Selepas dari PU, Kalma diangkat menjadi Asisten Bupati Bidang Administrasi Pembangunan.

Tahun 2001, Bupati Tajuddin Noer menyelesaikan masa baktinya dan membuat Muhammad Darwis punya kans yang besar untuk menempati posisi sebagai Bupati Majene sebab Muhammad Darwis menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Majene, terlebih pada pemilu 1999, Golkar sebagai pemenang pemilu yang mempunyai banyak kursi di DPRD.

Kalma Katta mengambl peran politik untuk maju sebagai Wakil Bupati Majene mendampingi Muhammad Darwis. Pasangan Darwis- Kalma ternyata mampu melenggang menjadi pemenang dan menakhodai Majene hingga tahun 2006.

Pada Pilkada 2006 yang merupakan pilkada pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat di Majene, Kalma Katta bersama A. Itol Saiful Tonra menantang Muhammad Darwis untuk berkompetisi di pilkada Majene. Dan diluar sangkaan, Kalma-Itol yang diusung oleh PAN dan PDI-P ini ternyata mampu mengunci kemenangan dan mengalahkan Muhammad Darwis sebagai incoumbent.

Sejak 2006-2011, Kalma dan Itol Saiful Tonra menakhodai Majene dan pada pilkada 2011, Kalma kembali maju sebagai Bupati Majene menggandeng Fahmi Massiara dengan mengendarai Golkar. Kemenangan kembali berpihak padanya untuk memimpin Majene pada periode 2011-2016. 

Kalma Katta sering mendatangi daerah pelosok di pegunungan yang tidak terjangkau oleh angkutan trasportasi. Beliau ikhlas berjalan kaki puluhan kilometer untuk mengunjungi rakyatnya pada daerah terisolir, di Paminggalang, Urekang, Panggalo, Coci,  Belia, Taukong, Ratte Adolang, Pumballar, Tandiallo, Ratte Tarring, Ratte Padzang, dll.

Tidak tanggung-tanggung hadir ditengah-tengah masyarakat untuk berbaur pada acara berburu babi misalnya (morangngang). Siapapun yang mengundangnya pada acara perkawinan, selamatan, dll. Pasti beliau hadIr. Paling tidak bila bersamaan dengan kegiatan kedinasan yang tidak bisa diwakili, maka dia akan mengutus keluarganya menggantikan beliau.

Pada sisi lain di dunia politik, beliau sangat dinamis, tidak fanatik pada anggota partai Golkar saja sebagai partai yang dipimpinnya, tapi dia dapat merangkul anggota DPRD dari partai mana saja yang penting punya komitmen untuk rakyat Majene. Itulah ciri tersendiri pada diri Kalma Katta yang jarang dimiliki oleh orang lain.

Karena sikapnya yang demokratis dan mampu merangkul semua pihak, sehingga program kerakyatan yang beliau usung tidak menemui kendala atau penolakan dari kelompok masyarakat utamanya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene.

Pemerintah Kabupaten Majene periode H. Kalma Katta, S.Sos, MM. Memiliki visi yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Terwujudnya Kabupaten Majene Yang Memiliki Kemandirian Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat Madani Yang Agamis Dan Berbudaya Serta Berilmu Dan Berwawasan Lingkungan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka pemerintahan Kalma Katta menyusun misi yang terdiri dari 8 (delapan) poin, diantaranya;

(1)    Meningkatkan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan masyarakat;

(2)    meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa;

(3)    Mewujudkan peran pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang professional, berdaya guna, produktif, aspiratif, transparan dan bertanggung jawab, serta jauh dari praktek kkn;

(4)    Memberdayakan masyarakat dan segala kekuatan ekonomi terutama pengusaha kecil, kelompok tani/nelayan dan kub dengan pengembangan sistim ekonomi kerakyatan yang berbasis pada SDA produktif;

(5)    Mencapai taraf hidup kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan memprioritaskan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat;

(6)    Menciptakan iklim pendidikan yang bermutu guna mempertegas akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan luas, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungJawab, serta menguasai iptek;

(7)    Mengelola potensi daerah yang ditandai dengan kemampuan berkompetensi di pasar global;

(8)    Mewujudkan kelestarian sumber daya alam sebagai implementasi kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam melaksanakan visi dan misi tersebut pemerintahan Kalma Katta menetapkan 10 (sepuluh) pokok sasaran target utama pembangunan daerah, yakni:

(1)    Bidang politik dan pemerintahan;

(2)    Bidang keagamaan;

(3)    Bidang sosial budaya;

(4)    Bidang social ekonomi;

(5)    Bidang kesejahteraan rakyat/kesra;

(6)    Bidang kesehatan;

(7)    Bidang pendidikan;

(8)    Bidang peranan wanita;

(9)    Bidang pemuda dan olahraga;

(10)         Bidang sumber daya alam, lingkungan dan penataan wilayah.

Dari penjabaran visi dan misi dan sasaran target tersebut, bupati H. Kalma Katta kemudian dirangkum dan diintisarikan ke dalam sebuah slogam yang bernama Mammis dan bila digabungkan dengan nama kabupatennya maka menjadi Majene Mammis, Majene Membangun Mengurangi Kemiskinan. Makna yang terkandung dalam slogan Majene Mammis dari tinjauan etimologi (ilmu terbentuknya bahasa), maka kata Mammis memiliki 3 (tiga) makna yang saling berkorelasi dan saling mengikat antara satu dengan lainnya.

Makna Mammis yang pertama diambil dari bahasa daerah Mandar, yang berarti manis (rasa yang pas dan menyenangkan). Rasa manis ada jika suatu keadaan meyenangkan, kondisi buah sudah masak, mammis bisa juga berarti matang dalam perencanaan, sekaligus matang dalam bertindak dan bertutur.

Mammis berkonotasi sama dengan professional, sebagai contoh Perdana Menteri Jepang yang kebanyakan sudah berusia tua (matang), karena sudah matang maka dalam bertindak selalu memiliki kebaikan dan pengalaman, bertindak sebagai sosok yang professional. Karena itu mammis dianalogikan juga kepada person atau masyarakat yang berkualitas.

Makna yang pertama ini mengandung filosofi bahwa, suatu daerah dikatakan mandiri apabila sebagian besar penduduknya kurang ketergantungannya kepada pemerintah, masyarakatnya mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup. Kondisi penduduk yang demikian itu adalah yang sudah matang (masak). Mammis dari segi ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan lain sebagainya.

Makna kedua mammis, dapat dijabarkan pada sebuah singkatan kata yang bisa disebutkan menjadi komitmen bersama yang dapat mengubah semangat sehingga berpengaruh terhadap kinerja dan spirit hidup masyarakat. Mammis berarti: Majene membangun mengurangi kemiskinan.

Makna ini memiliki filosofi bermuara pada sebuah aktivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan, masyarakat dapat memperoleh hak-haknya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas keyakinan, hak atas keamanan, dan lain sebagainaya.

Dengan slogan Mammis tersebut, maka pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan pembanggunan berujung kepada sasaran utama mengurangi kemiskinan dengan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakat Majene.

Kalma Katta dalam dunia kemasyarakatan, beliau adalah seorang organisatoris, dan banyak dipercaya untuk memimpin organisasi kemasyarakatan diantaranya adalah: Ketua I AMPI (1982-1985), Ketua III MKGR (1983-1988), Ketua Harian KONI (2001-sekarang), Ketua Kwarcab Pramuka (2000-sekarang), Ketua BAZ (2003-sekarang), Ketua ORARI 2003-sekarang), Ketua Satlak Bencana Alam (2004-sekarang), Ketua Harian Komindo (2005-sekarang), Ketua BRIDGE (2000-sekarang), Ketua PBSI (2004-sekarang),Ketua LAWN TENNIS (2001-sekarang), Ketua I PBVSI (2000-sekarang), Ketua IKA UNISMUH (2006-sekarang), Ketua Pembangunan Masjid Agung Raudatul Abidin (2003-sekarang), Ketua Pembangunan Masjid Agung Majene (2008-sekarang), Penasehat Karang Taruna Kabupaten Majene, Ketua Sepakbola Kabupaten Majene (GASMAN).