PENYUSUNAN PETA STRATEGIS DAN KPI KEMENSOS 2016 MELALUI METODE BALANCESCOCARD

 

Oleh : Eva Rahmi Kasim

            Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial tahun 2015,  ditandai dengan  adanya  pelaporan yang masih berorientasi pada kegiatan dan belum menggambarkan laporan kinerja yang sesungguhnya. Situasi ini tentu berpengaruh  terhadap pencapaian kinerja Kementerian Sosial  secara keseluruhan. Berangkat dari situasi yang kurang menggembirakan ini, Biro Perencanaan melakukan reformulasi perencanaan strategis Kementerian Sosial dengan pendekatan Balancescorard (BSC), yang dimulai secara bertahap sejak Oktober lalu dengan melibatkan para perencana dan fungsional terkait dengan perencanaan dan kebijakan di lingkungan Kementerian Sosial. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Sosial, dan tentunya mencapai penilaian SAKIP level A.

            Pendekatan metode Balances corecard  diadopsi karena pendekatan ini memiliki keunggulan lebih dari pendekatan yang dianut selama ini yang hanya bersifat normatif, umum  dan generik serta multi tafsir. Balances corecard  menawarkan pendekatan yang lebih pasti, spesifik, terukur dan jelas waktunya sehingga tidak multi tafsir. Menurut nara sumber, pakar balanced scorecard pemerintah Suyuti Marzuki yang juga telah menyelesaikan studi masternya bidang coastal engineering andmanajemen (2005) ini, pendekatan Balances corecard sudah banyak diadopsi dalam perencanaan strategis beberapa instansi pemerintah di Indonesia.  Keunggulan BSC adalah dapat menyeimbangkan indikator kepentingan perspektif Stake Holders dengan kepentingan performa lain yang mengacu ke masa depan, keseimbangan constituent internal dan eksternal organisasi, serta keseimbangan antara performa masa lalu dengan indikator yang berbentuk ukuran proses dan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

            Menurut Suyuti -yang banyak memberikan asistensi reformulasi dan rekonstruksi perencanaan strategis - beberapa Kementerian dan juga pemerintah daerah di Indonesia ini,   keunggulan lain metode ini adalah:

-       Memudahkan  organisasi menetapkan dan membangun Visi, Misi dan Peta Strategi,

-       Memudahkan mendefinisikan dan mengkomunikasikan Sasaran Strategi pada setiap Level Organisasi,. Strategi organisasi akan diterjemahkan kedalam rencana operasional dengan baik (put strategy into action) di semua tingkat jabatan di dalam organisasi. Selain itu, dapat menyelaraskan semua pihak dengan strategi yang dipilih melalui proses Cascading dan Aligment,

-       Memudahkan Monitoring pencapaian KPI dan Level Pimpinan hingga Level pelaksana secara real time,

-       Memudahkan melakukan rapat- rapat secara terukur untuk koordinasi pelaporan dan pengelolaan kinerja pemerintah.

-       Memudahkan melakukan pengawasan dan pembinaan pada setiap karyawan atas pencapaian Sasaran strategis dan KPI,

-       Serta memudahkan pengelolaan Kinerja SDM sehingga mendukung penerapan Reward and Punishment System (RPS),

-       Juga memudahkan pengelolaan kompetensi setiap karyawan/ASN dan melakukan asesmen dengan metode yang mudah disesuaikan (bank kompetensi),

-       Memudahkan pengelolaan Tindak Lanjut hasil evaluasi karyawan/ASN melalui Pemetaan Pengembangan SDM ASN.

-       Mempermudah pengelola organisasi mendapatkan Laporan cetak performa manajemen bisnisnya (Bisnis Proses) Manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi (strategy and performance management alignment) di semua tingkat jabatan di dalam organisasi. Akuntabilitas yang terjaga karena jelas siapa mengerjakan apa, serta apa indikator keberhasilannya di semua tingkat jabatan hingga individu di dalam organisasi.

-        

            Dari pertemuan penyusunan peta strategis Kementerian Sosial yang lalu, didapat kemajuan yang sangat signifiacant. Hal ini ditandai adanya peningkatan Sasaran Strategis Kemensosial yang semula berjumlah 2, berkembang menjadi 9,  begitu juga case cading-nya. Hal ini berarti sasaran yang akan dicapai menjadi  lebih jelas, lebih spesifik dan lebih terukur (lihat lampiran).

            Dalam pertemuan penyusunan peta strategis kementerian sosial itu, Suyuti juga mengingatkan, bahwa berdasarkan pengalamannya melakukan asistensi perbaikan kinerja beberapa instansi/Kementerianlembaga, kunci keberhasilan penerapan metode Balancescorecard ini  memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, terutama, level pimpinan.  Ia mencontohkan proses yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang semula dinilai kurang, setelah melakukan perubahan dengan pendekatan Balancescorecard ini mendapat penilaian yang sangat baik diantara kementerian dan lembaga yang ada, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan tunjangan kinerja instansi yang bersangkutan.

 1. Eva Rahmi Kasim, Adalah Analis Kebijakan Madya Kementerian Sosial RI.